TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) 2025–2029 akan menjadi pedoman utama dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di daerah. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, saat membuka Sosialisasi RTKD di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (18/6/2025).
Dalam sambutannya, Sunggono menekankan bahwa perencanaan tenaga kerja tidak boleh berhenti pada seremonial, melainkan harus benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. “Sektor ketenagakerjaan adalah salah satu pilar utama pembangunan daerah. Namun tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Karena itu, RTKD hadir sebagai jawaban strategis,” ujarnya.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Sunggono menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kukar pada 2023 tercatat 4,05 persen, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,14 persen. “Penurunan ini patut diapresiasi, tapi tidak cukup. Kita butuh langkah konkret dan terukur untuk menekan angka pengangguran. RTKD adalah kuncinya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyusunan RTKD dilakukan secara sistematis berbasis data, meliputi pemetaan jumlah angkatan kerja, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, hingga proyeksi kebutuhan dalam jangka menengah. Dengan data yang akurat, kebijakan dan program dapat disusun lebih tepat sasaran. “Mulai dari peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, sampai mendorong sinergi antar pemangku kepentingan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sunggono menekankan bahwa keberhasilan RTKD tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dunia usaha, akademisi, dan masyarakat juga harus mengambil peran. “Pemerintah menyusun kebijakan, dunia usaha membuka lapangan kerja dan pelatihan, akademisi memberi masukan ilmiah, sementara masyarakat aktif mengikuti program peningkatan keterampilan. Sinergi ini mutlak,” tandasnya.
Ia menambahkan, RTKD bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi panduan aksi yang dipantau dan dievaluasi secara berkala. “RTKD harus terus disesuaikan dengan dinamika daerah agar benar-benar menjadi alat kendali pembangunan ketenagakerjaan di Kukar,” pungkasnya. (Adv/NC)
