BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah yang berupaya menggali potensi pemasukan dari sektor ekspor, terutama komoditas unggulan yang selama ini rutin dikirim ke luar negeri melalui Bandara Kalimarau.
Menurutnya, peluang tersebut cukup besar, namun belum tergarap karena belum adanya regulasi yang mengatur mekanisme pungutan secara tepat.
Padahal, komoditas ekspor seperti perikanan memiliki volume pengiriman yang terus berjalan dan seharusnya memberi kontribusi bagi pembangunan daerah.
“Selama regulasi disiapkan dengan matang dan tidak membebani pelaku usaha, kebijakan ini bisa menjadi terobosan positif bagi PAD,” jelasnya.
Sri menilai bahwa optimalisasi pendapatan dari sektor ekspor tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga memberi nilai tambah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan yang menjadi salah satu komoditas dominan dalam ekspor Berau.
Ia berharap pemerintah daerah melalui perangkat teknis dapat segera melakukan kajian menyeluruh, termasuk besaran tarif, objek retribusi, mekanisme pemungutan, serta dampaknya bagi pelaku usaha.
DPRD Berau, kata dia, siap mendukung penyusunan regulasi yang diperlukan, selama kebijakan tersebut tetap proporsional, tidak menghambat kegiatan ekspor, dan tetap menjaga iklim usaha di daerah.
“Selama ini banyak komoditas unggulan yang keluar dari Berau, tetapi kontribusinya terhadap PAD belum terasa. Ini momen untuk diperbaiki,” tutupnya. (adv)
