TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Abdul Waris mendukung penataan kawasan perkotaan di Tanjung Redeb. Pasalnya, Tanjung Redeb merupakan ibu kota Kabupaten Berau sekaligus pusat wisata.
Penataan kota itu seperti yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau yang kini tengah merevitalisasi tepian sungai Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Bugis menjadi pedestrian seperti kawasan Malioboro Yogyakarta.
“Kita dukunglah. Artinya wisata perkotaan menjadi semakin banyak,” ungkapnya, Selasa (3/10/2023).
Selama ini katanya, wisatawan yang ingin berlibur ke Pulau Derawan atau Maratua pasti bermalam di Tanjung Redeb. Karena itu penataan kawasan perkotaan diperlukan menjadi destinasi wisata, selain wisata Keraton Sambaliung dan Museum Gunung Tabur.
“Bahkan seharusnya pemerintah daerah setiap tahun menambah objek wisata, agar wisatawan tidak hanya sekali datang ke Berau,” ujarnya.
Menurutnya, percuma ratusan ribu wisatawan datang ke Kabupaten Berau tapi hanya sekali. Saat ini tempat wisata di dunia bukan lagi dihitung berapa jumlah orang yang datang, tapi berapa kali orang datang. Mungkin saja, kata dia, mereka yang datang bosan atau kapok datang ke Berau.
“Supaya itu tidak terjadi kita harus membuat wisata baru, khususnya di perkotaan,” ucapnya.
Pihaknya terus mendukung Tanjung Redeb sebagai pusat ibu kota Kabupaten Berau sekaligus pusat wisata perkotaan. Jadi, Berau tidak hanya menjual wisata bahari saja tapi juga daerah perkotaan tertata dengan baik.
“Saya kira penataan kota bagus dilakukan. Apalagi sebelumnya juga drainase ditata. Kami harap semakin banyak pejalan kaki, terutama turis-turis,” jelasnya.
Terkait penurapan kawasan tepian, diakuinya sudah sempat dianggarkan. Namun karena ongkos sosialnya tinggi kemudian anggaran berkurang sehingga ditunda terlebih dulu.
Ke depan pihaknya akan melihat dulu kemampuan anggaran daerah. Sebab pembangunan kota ini sebagai penyangga dan pembangunan-pembangunan kampung juga harus maksimal.
Kendati begitu, dirinya mengingatkan agar anggaran daerah tidak hanya habis untuk wilayah perkotaan saja. Tapi juga merata hingga ke kampung-kampung. “Jadi keadilan harus merata. Saya kira dalam membangun itu prinsip utamanya prinsip keadilan,” tegasnya. (adv)
