TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menyoroti lemahnya kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. Kondisi ini, menurutnya, membuat daerah tidak hanya kehilangan potensi pendapatan dari hasil laut, tetapi juga kesulitan melindungi nelayan lokal dari praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing.
“Masih ada saja oknum yang ngebom ikan di wilayah pesisir, termasuk di sekitar Biduk-Biduk. Padahal itu jelas dilarang,” tegasnya.
Dirinya menyebut, lemahnya sistem pengawasan terjadi karena kabupaten tidak memiliki kewenangan atas laut, sementara pengawasan oleh provinsi dinilai masih minim empati terhadap kondisi di lapangan. “Provinsi itu tidak punya wilayah kerja langsung di sini, jadi proses pengawasan pun jauh,” ujarnya.
Sutami menambahkan, hingga kini pemerintah kabupaten belum bisa berbuat banyak dalam membantu nelayan, baik dalam bentuk bantuan peralatan maupun penguatan kelembagaan.
“Kewenangan laut tidak ada di kabupaten. Jadi secara anggaran, kita tidak bisa bantu nelayan, tapi kita akan menyuarakan masalah ini,” tutupnya. (adv)
