Kamis, Juni 4, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Dukung Penertiban PKL demi Kenyamanan dan Keamanan Publik

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Agus Uriansyah, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda).

Menurutnya, penataan PKL bukan hanya urusan ketertiban, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat luas.

Agus menegaskan penertiban ini perlu dilakukan untuk mencegah pelanggaran ketertiban umum serta menghindari potensi gangguan terhadap aktivitas publik.

Ia menilai keberadaan PKL di area yang tidak diperbolehkan kerap menimbulkan persoalan, mulai dari penyempitan badan jalan hingga lingkungan yang kurang tertata.

“Penataan dan aturan itu penting, apalagi kalau sudah mengganggu badan jalan. Keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan harus menjadi skala prioritas kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Agus menekankan PKL merupakan bagian penting dalam ekosistem ekonomi masyarakat. Aktivitas mereka menjadi salah satu penggerak UMKM yang selama ini menjadi fokus pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan dukungan terhadap PKL tidak boleh mengabaikan aspek ketertiban umum.

“Tentu kami mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Tapi kalau aktivitas PKL sudah berpotensi mengganggu ketertiban dan membahayakan, memang harus dilarang,” jelasnya.

Agus juga menyoroti salah satu titik rawan yang harus segera ditertibkan, yakni kawasan Bandara Kalimarau. Ia menilai area tersebut tidak boleh digunakan sebagai lokasi berjualan karena mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan.

Ia berharap penertiban ini dapat dibarengi dengan solusi yang berpihak kepada PKL, seperti penyediaan lokasi alternatif yang lebih aman dan tertata. Dengan begitu, aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

“Bandara itu area landing pesawat. Ada hembusan angin, ada risiko teknis yang bisa membahayakan pedagang. Pertimbangannya bukan karena pemerintah tidak mendukung, tetapi memang harus mengutamakan keselamatan,” pungkasnya. (adv)

READ  Soroti Pemerataan Infrastruktur Jalan di Wilayah Perkampungan

BERITA POPULER