TENGGARONG – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025–2029 selangkah lagi akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). DPRD Kukar telah memberikan persetujuan awal dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/9/2025), yang dihadiri Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri.
Persetujuan ini menandai langkah penting menuju pengesahan dokumen pembangunan lima tahunan tersebut. Seluruh fraksi dalam paripurna menyampaikan pandangan umum dan sepakat agar Raperda RPJMD dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
Bupati Aulia menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi fondasi utama dalam mengimplementasikan visi besar Kukar Idaman Terbaik.
“Ini bagian dari tahapan penting untuk menetapkan visi besar kita, Kukar Idaman Terbaik, agar masuk dalam peraturan daerah. Nantinya menjadi dasar pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Aulia menambahkan, setelah RPJMD resmi disahkan menjadi Perda, Pemkab Kukar akan segera mengeksekusi 17 program prioritas, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, hingga sosial budaya.
“Semua program baru bisa berjalan setelah RPJMD ditetapkan sebagai Perda. Ini menjadi acuan kerja kita agar Kukar Idaman Terbaik benar-benar terwujud di tengah masyarakat,” tegasnya.
Meski sudah mendapat lampu hijau dari DPRD, Bupati Aulia menegaskan bahwa proses belum selesai sepenuhnya. Masih ada tahap pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan dokumen sebelum sah menjadi Perda.
Ia juga menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi panduan pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin arah pembangunan Kukar lebih terukur, konsisten, dan berkelanjutan. Masyarakat harus bisa merasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya. (as/adv)
