TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin serius mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Langkah ini dianggap solusi jangka panjang untuk mengurangi timbunan sampah sekaligus memperpanjang usia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok yang saat ini menanggung beban besar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Slamet Hadiraharjo, menegaskan bahwa pola penanganan sampah tidak lagi hanya bertumpu pada pengangkutan ke TPA. Fokus kini bergeser pada upaya pencegahan sejak dari sumber, yakni rumah tangga, komunitas, hingga lembaga pendidikan.
“DLHK mendorong terbentuknya lebih banyak unit pengelolaan sampah mandiri, baik berupa bank sampah, tempat pengolahan terpadu, maupun edukasi pemilahan sejak rumah. Semakin banyak titik pengelolaan terbentuk, semakin signifikan dampaknya dalam menekan volume sampah yang masuk ke TPA,” ujar Slamet, Minggu (1/6/2025).
Sebagai bukti, DLHK baru saja meresmikan Bank Sampah Asri. Fasilitas serupa juga telah dibangun di Kelurahan Maluhu pada 2024. Ke depan, gerakan ini akan diperluas ke desa-desa dan sekolah-sekolah agar lebih dekat dengan masyarakat.
Untuk memperkuat program, DLHK menyiapkan bantuan teknis berupa alat pemilah, mesin pres, hingga kendaraan angkut. Semua fasilitas ini masuk dalam Program Dedikasi Kukar Idaman yang menekankan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.
Meski demikian, Slamet mengakui sejumlah kegiatan sempat tersendat karena kendala teknis penganggaran, seperti kesalahan pencantuman nomor rekening dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Namun pihaknya optimistis program tetap bisa berjalan melalui perubahan anggaran berikutnya.
“Memang ada beberapa program yang tertunda, tapi kami sudah lakukan perbaikan. Harapannya seluruh rencana bisa tetap terealisasi sehingga semangat pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak terhenti,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, DLHK kini semakin gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan. Edukasi tidak hanya menyasar kelompok pengelola sampah, tetapi juga masyarakat umum agar memahami bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kolektif semua pihak.
“Dengan keterlibatan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya. Pengelolaan sampah bukan sekadar soal kebersihan, tapi juga menyangkut edukasi dan nilai ekonomi,” pungkas Slamet. (Adv/Nc)
