TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mengingatkan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) harus sesuai dengan regulasi. Dirinya mengimbau seluruh kepala kampung untuk berhati-hati.
Dia menuturkan, penggunaan atau pengelolaan ADK harus secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Jangan main-main dengan uang rakyat, penggunaan ADK harus sesuai peruntukannya. Jika ditemukan pelanggaran, DPRD tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Dedy menyebut praktik penyimpangan dalam pengelolaan dana kampung bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat kampung itu sendiri.
Lebih lanjut, Politikus NasDem ini mengingatkan DPRD siap melibatkan aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi kuat penyalahgunaan anggaran. “Sudah beberapa kali terjadi kasus seperti ini. Ini tidak bisa ditoleransi,” imbuhnya.
Dedy menekankan ADK seharusnya menjadi penggerak pembangunan di kampung-kampung. Karena itu, pengelolaannya harus dikawal ketat, baik oleh pemerintah, DPRD, maupun masyarakat.
Ia juga mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk lebih aktif melakukan pembinaan, pendampingan teknis, dan pengawasan agar aparatur kampung tidak salah dalam mengelola anggaran.
“Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci. Jika ada yang mencurigakan, jangan ragu untuk melapor,” ujarnya.
Dedy berharap tidak ada lagi penyalahgunaan dana kampung dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan kampung yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. (adv)
