TENGGARONG – Sejumlah kegiatan diproyeksikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025. Bupati Kukar menginginkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa lebih fokus dalam menyusun dan menjalankan rencana kerja (renja).
Diantaranya program yang berbasis pemberdayaan yang lebih fokus, berbasis potensi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan yang terstruktur dan sistematis. Termasuk penanggulangan kemiskinan, stunting dan penyediaan layanan dasar masyarakat. Dengan komitmen untuk memperbaiki tata kelola data mikro pembangunan.
“Kita harus dapat menyediakan data-data pembangunan pada level mikro sesuai dengan kondisi faktual di lapangan yang disajikan tidak hanya dalam bentuk data statistik saja, namun harus diiringi pula dengan data geospasial,” ujar Bupati Kukar, Edi Damansyah.
Ia meminta peran dari pemerintah desa dan kelurahan hingga kecamatan sebagai garda terdepan dalam penyediaan data-data yang valid dan aktual. Ia optimistis ketika pemerintah desa dan kelurahan hingga kecamatan berperan aktif maka tata kelola data yang disajikan akan saling terintegrasi.
Kedua, efektifitas alokasi belanja daerah yang menjawab langsung permasalahan pembangunan. Edi Damansyah menjelaskan kapasitas keuangan riil Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh dana bagi hasil.
“Maka kita harus bijak mengalokasikan anggaran dengan berpegang pada prinsip ekonomi, efektif, dan efisien, yang benar-benar mengarah pada penyelesaian permasalahan pembangunan. Selain itu pengalokasian anggaran harus didesain secara komprehensif dan memiliki tahapan pelaksanaan yang jelas, menjamin kesinambungan, serta berprinsip pada pelaksanaan yang tertib, transparan dan akuntabel,” jabarnya.
Bupati menekankan agar seluruh pejabat perangkat daerah tidak hanya berorientasi output, namun harus dapat mengawal seluruh program hingga berhasil dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat.
“Kepada seluruh pihak yang terlibat, saya harap dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kolaborasi melalui pola komunikasi yang efektif. Dengan demikian setiap program yang dijalankan secara sinergi dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta perguruan tinggi dapat berjalan sukses,” tutupnya. (adv)
