TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat perlindungan bagi petani melalui program asuransi pertanian. Skema ini memberi jaminan kompensasi apabila terjadi gagal panen akibat serangan hama maupun bencana alam seperti banjir, sehingga petani tidak menanggung kerugian sendirian.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa program asuransi pertanian telah berjalan cukup lama. Namun sejak 2024, pembiayaan premi dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Asuransi ini memberi kompensasi jika terjadi gagal panen. Ada kriterianya, misalnya tanaman baru seminggu tidak bisa diklaim. Tapi kalau sudah tumbuh lalu rusak karena hama atau banjir, petani berhak menerima penggantian,” terang Taufik.
Besaran premi ditetapkan Rp180 ribu per hektare. Dalam skema lama, petani masih harus membayar Rp40 ribu secara swadaya, sedangkan sisanya ditanggung APBN. Kini, seluruh premi ditanggung pemerintah, yakni Rp140 ribu melalui APBD dan Rp40 ribu oleh Pemkab Kukar, sehingga petani tidak lagi terbebani.
Jika terjadi gagal panen, petani berhak menerima klaim sekitar Rp4,6 juta per hektare. Nilai tersebut dinilai cukup untuk menutup biaya produksi dan modal tanam. Meski begitu, Taufik mengakui program ini belum mencakup seluruh sawah yang ada di Kukar.
Dari total 16 ribu hektare lahan baku sawah, baru sebagian yang ter-cover karena keterbatasan anggaran. “Luas fungsional kita sekitar 13 ribu hektare, tapi memang belum semua bisa masuk cakupan. Masih bertahap sesuai kemampuan daerah,” tambahnya.
Pendaftaran asuransi dilakukan dengan pendampingan penyuluh pertanian lapangan (PPL), sementara mekanisme klaim kini lebih mudah karena sudah terintegrasi dengan aplikasi khusus hasil kerja sama dengan PT Jasindo (Jasa Indonesia).
“Beberapa petani yang kemarin mengalami gagal panen sudah berhasil mengajukan klaim dan menerima penggantian. Ini bukti nyata bahwa program ini berjalan,” tegas Taufik. (ADV/NC)
