TENGGARONG – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Kukar Menggugat di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (1/9/2025), berlangsung kondusif dan berakhir damai. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, bersama jajaran anggota dewan, turun langsung menemui massa dan menyatakan komitmen lembaga untuk menindaklanjuti tuntutan yang disuarakan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani didampingi Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar dan Dandim 0906 Kukar Letkol (Czi) Damai Adi Setiawan. Ia naik ke atas mobil komando dan menyampaikan sikap resmi DPRD di hadapan ratusan demonstran.
“Kita komitmen akan menyampaikan sesuai dengan rule-nya. Kalau menyangkut undang-undang, akan kita teruskan ke pusat. Kalau dalam kewenangan DPRD, segera kita tindak lanjuti di daerah,” tegas Ahmad Yani.
Sebagai bentuk keseriusan, pimpinan DPRD Kukar menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang diserahkan oleh perwakilan massa aksi. Ahmad Yani menegaskan bahwa setiap persoalan yang berada dalam kewenangan daerah akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas sikap tertib dan damai para peserta aksi. Menurutnya, kehadiran mahasiswa dan masyarakat di jalanan merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi di daerah.
“Karena mahasiswa panas-panasan di sini, kami anggota DPRD juga ikut bersama-sama di lapangan. Ini bentuk komitmen kami mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Setelah aspirasinya diterima dan ditandatangani secara resmi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Wawan Ahmad, menyatakan bahwa gerakan serupa akan dilanjutkan di tingkat provinsi.
“Karena kawan-kawan di Samarinda juga akan menggelar aksi, maka kami berangkat untuk membersamai mereka. Perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama,” ungkapnya.
Rombongan massa kemudian bergerak menuju DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Selama perjalanan dari Tenggarong ke Samarinda, mereka melakukan konvoi tertib sambil mengibarkan bendera lembaga dan spanduk tuntutan.
Aksi yang berjalan damai ini menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat di Kutai Kartanegara, di mana aspirasi publik dapat tersampaikan tanpa insiden dan direspons secara terbuka oleh pihak legislatif. (as/adv)
