TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menilai pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) perlu pengawasan ahli gizi untuk menentukan kualitas makanan yang akan dikonsumsi.
Dia menilai, keterlibatan ahli gizi perlu dipertimbangkan karena dapat berpengaruh terhadap kesehatan penerima manfaat program MBG. “Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersedianya bahan makanan bergizi, tetapi juga dari bagaimana proses pengolahan dilakukan sesuai standar kesehatan,” ujarnya.
Dirinya juga meminta setiap titik dapur penyedia makanan benar-benar diperiksa secara rutin. Sterilisasi dapur sangat penting bagi keberlangsungan program MBG.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan pihak penyelenggara MBG tidak menganggap remeh peran tenaga ahli gizi dalam program ini.
“Ahli gizi harus orang yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi. Jangan sampai penentuan menu dilakukan asal-asalan. Ini bukan sekadar program sosial, tapi menyangkut kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Dirinya juga menyarankan adanya standard operating procedure (SOP) yang jelas mengenai pengelolaan dapur, penyimpanan bahan makanan, dan proses distribusi.
“Kalau dapurnya tidak memenuhi standar kebersihan, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. SOP harus diterapkan ketat agar tidak ada lagi kasus makanan basi atau kontaminasi,” tegasnya.
Kendati demikian, Subroto menegaskan DPRD Berau akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG guna memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin program ini sekadar seremonial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Jadi kualitas dan kebersihan harus menjadi prioritas,” tandasnya. (adv)
