TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyebut pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Aulia, selama ini kontribusi PAD Kukar dalam APBD masih terbilang minim. Padahal banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal.
“Saat ini kita mapping potensi PAD, termasuk kendaraan-kendaraan perusahaan tambang yang masih pakai plat luar Kukar. Pajaknya lari ke daerah lain, padahal beroperasi di Kukar,” kata Aulia.
Selain itu, sektor bahan bakar juga jadi sorotan. Aulia mengungkap banyak perusahaan masih mendatangkan BBM melalui delivery order dari luar daerah. Praktik ini membuat Kukar tidak mendapat tambahan pemasukan.
Pemkab juga bakal menertibkan aset-aset daerah agar bisa memberi kontribusi ke kas daerah. Di sisi lain, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan disebut tetap jadi prioritas. “Kita dorong sampai ke hilirisasi. Kalau itu jalan, dampaknya bukan hanya ke PAD, tapi juga meningkatkan PDRB Kukar,” ujar Aulia. (adv)
