SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi meluncurkan proyek perubahan (proper) bidang gender dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Launching proper tersebut dilaksanakan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Angkatan XIV Tahun 2022.
Proper pertama adalah Kaltim PEKA Gender atau Strategi Peningkatan Anggaran Responsif Gender Provinsi Kaltim yang digagas oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, SE, MMT.
Proper kedua di bidang EBT yakni Strategi Kebijakan Desa Mandiri Energi Surya Ramah Lingkungan (Si Jaka Main Sruling) yang digagas oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny SHut, MH.
Hadi Mulyadi menyebut, dua proper ini sangat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim terkait kesetaraan gender dan energi terbarukan.
“Proyek ini harus berkelanjutan dan dikembangkan. Serta harus dikolaborasikan dengan dinas terkait,” kata Hadi Mulyadi saat membuka launching Proyek Perubahan di Ruang Rapat Tepian I Lantai 2 Kantor Gubernur, Kaltim, Kamis (3/11/2022).
Terutama terkait strategi peningkatan anggaran responsif gender, menurut Hadi hal itu sangat penting dan harus menjadi prioritas. Sebab anggaran responsif gender ini adalah langkah awal dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ujungnya pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.
“Ini awal program jangka panjang yang lebih terarah. Tidak mungkin tercapai SDM berkualitas kalau anggaran responsif gendernya rendah,” tambah Hadi.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni berpesan, proyek perubahan ini dapat menjadi mandatory yang akan dibangun dan diletakkan di seluruh Perangkat Daerah (PD).
Terlebih, Sri Wahyuni menyebut baru enam perangkat daerah yang telah mengalokasikan anggaran responsif gender. Ia berharap kedepan anggaran responsif gender dapat dialokasikan pada perangkat daerah masing-masing.
“Masih kurang sekitar 25 perangkat daerah belum menerapkan anggaran perencanaan responsif gendernya. Target kita, tahun 2023 prsentasinya sudah harus 25 persen,” ujar perempuan yang baru menyelesaikan pendidikan di Lemhanas RI ini.
Perangkat Daerah (PD) diminta untuk melakukan penganggaran responsif gender agar pemahaman kesetaraan gender bisa lebih baik.
Sementara, di bidang pengembangan EBT, baik Wagub maupun Sekda mendukung pengunaan energi terbarukan untuk penyaluran listrik ke desa-desa pedalaman di wilayah Kaltim. Penyaluran listrik melalui energi terbarukan seperti solar cell atau tenaga surya, dianggap menjadi alternatif terbaik untuk memenuhi layanan dasar bidang penerangan kepada masyarakat.
“Penyaluran listrik tenaga surya ini juga bisa bekerja sama dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi untuk mengelola energi terbarukan secara mandiri,” tambah Sri Wahyuni.
Terakhir ia mengimbau, perlunya kolaborasi antar perangkat daerah dalam menjalankan proyek perubahan. Setiap perangkat daerah dapat berkolaborasi melalui alur koordinasi yang fleksibel.
“Alur koordinasi itu tidak lagi hirarkis dari atas ke bawah. Tapi fleksibel sesuai kebutuhan, bisa ke samping kanan-kiri, atau atas-bawah,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim)
