TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan segera menindaklanjuti hasil review yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). Dari review BPK diketahui terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki.
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengakui, tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar harus bergerak cepat. Bagaimana menyiapkan perubahan dan penajaman terhadap rencana kerja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan pada 2023.
“Sudah ditargetkan setelah review BPKP, semua OPD harus melakukan perubahan,” ujar Edi belum lama ini.
Bahkan evaluasi diperkirakan terjadwal pada pekan pertama Mei 2023. Dengan fokus pada sektor pertanian, pariwisata, pengentasan kemiskinan ekstrem dan program sosial kesejahteraan masyarakat. Yakni pada Distanak Kukar, Disbun Kukar, DKP Kukar, Dispar Kukar, Dinsos Kukar. Dengan Bappeda Kukar sebagai leading sector.
“Karena kita bicara RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan dokumen yang terintegrasi. Dari evaluasi BPKP masih ada yang tidak terintegrasi, seperti Dinas PU dan Pertanian (Distanak ),” lanjutnya.
Maka dari itu, ia meminta seluruh OPD yang menjadi perhatian dan sorotan. Karena tidak berkesesuaian dengan hasil review BPKP perwakilan Kaltim, maka harus mengubah dan memperbaikinya di APBD Kukar Perubahan 2023.
“Semua anggaran harus terserap, kalau tidak terserap artinya kepala dinasnya bermasalah,” tutup Edi. (adv)
