TENGGARONG – Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program pelatihan kader posyandu tetap berlanjut pada 2025. Hal ini menegaskan komitmen DPMD dalam menjaga kualitas layanan kesehatan dasar di desa dan kelurahan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto menjelaskan pihaknya menyesuaikan skema pelatihan seiring adanya kebijakan penghematan belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Semula, pelatihan dirancang untuk dua kader per posyandu, namun kini hanya diikuti satu kader per posyandu.
“Situasi fiskal memaksa kita beradaptasi, tapi pelatihan tetap jalan. Fokusnya pada peningkatan kualitas, meski secara kuantitas dibatasi,” jelas Arianto.
Dari sekitar 1.500 kader posyandu yang tersebar di seluruh Kukar, DPMD menargetkan pelatihan untuk 700 kader pada tahun ini. Program ini merupakan kelanjutan dari pelatihan bertahap yang telah berlangsung sejak 2023.
Pelatihan ini mencakup pemahaman dasar mengenai tumbuh kembang anak, pemantauan gizi, pelayanan ibu hamil, hingga edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Arianto menegaskan, peran kader sangat vital dalam sistem layanan kesehatan tingkat bawah.
“Kader yang terlatih jadi ujung tombak layanan kesehatan masyarakat. Meski anggaran terbatas, kita tak boleh berhenti. Ini bagian dari investasi jangka panjang untuk masyarakat desa,” tegasnya.
Dengan pendekatan bertahap, DPMD Kukar berharap seluruh posyandu di Kukar dapat memiliki kader-kader yang andal dan siap melayani warga dengan baik. (adv)
