TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan besar dalam realisasi anggaran akibat keterbatasan operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diwajibkan pemerintah pusat. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menyebut sistem ini belum optimal dan menyulitkan pengelolaan keuangan daerah.
“SIPD di Kukar hanya bisa diakses maksimal pada pukul 23.00 hingga 05.00 pagi. Keterbatasan waktu ini sangat menghambat efektivitas kerja dan berdampak pada serapan anggaran,” ujar Sunggono, Jumat (29/11/2024).
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Kukar telah menyiapkan sistem pendamping yang akan mempermudah proses input data ke dalam SIPD. Sistem ini dirancang agar operasional pengelolaan data lebih efisien dan diproyeksikan mulai berfungsi pada awal Desember 2024.
“Kami juga telah mengirim surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri dan Pusdatin Kemendagri untuk mencari solusi jangka panjang. Sementara itu, sistem pendamping ini akan menjadi mitigasi jangka pendek,” jelas Sunggono.
Pemkab Kukar juga mengambil langkah strategis untuk mencegah potensi beban anggaran di akhir tahun. Tim Pengelola Anggaran Satuan (TPAS) telah menyusun daftar kegiatan prioritas yang harus diselesaikan sebelum 31 Desember 2024.
“Tahun lalu, dalam satu hari kami harus menerbitkan 1.000 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Jika tidak diantisipasi, situasi serupa bisa kembali terjadi. Oleh karena itu, OPD diminta fokus pada kegiatan strategis,” tegasnya.
Sunggono menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kendala teknis yang dihadapi daerah, terutama terkait infrastruktur dan operasional SIPD. Menurutnya, masalah ini tidak hanya berdampak pada realisasi anggaran, tetapi juga kualitas pelayanan publik.
Dengan mitigasi ini, Pemkab Kukar optimistis dapat mengoptimalkan serapan anggaran dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik meskipun menghadapi tantangan teknis.
“Kendala ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi lebih konkret untuk mendukung daerah seperti Kukar,” tutupnya. (Adv)