TANJUNG REDEB – Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal Berau dinilai Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah perlu ditingkatkan untuk mendorong pelaku usaha berkontribusi pada Ibu Kota Negara (IKN).
Diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 220 miliar tahun depan. Yang mana akan dikelola oleh 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya Diskoperindag Berau. Dan bakal digunakan untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM.
Politisi Partai Golkar itu berharap dengan adanya kucuran dana dari pusat, dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk pembinaan UMKM di Berau. Baik dalam peningkatan keterampilan, manajemen keuangan hingga peningkatan kualitas dan mutu produk yang dijual.
“Agar semakin baik, maju dan bisa bersaing dengan UMKM diluar yang sudah bagus,” harapnya.
Yang menjadi atensinya yakni UMKM bidang pangan agar bisa dibantu kepengurusan label halal maupun nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Diakuinya banyak pelaku usaha yang mengeluhkan kesulitan mengurus BPOM padahal produknya sudah diakui.
Selain itu, diharapkan juga bantuan dana ini dipersiapkan untuk para pelaku UMKM agar mereka bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari lahirnya IKN. Maka Pemkab Berau perlu membantu pemasaran UMKM agar dapat menembus pasar IKN nantinya, bukan hanya pemasaran lokal saja.
“Jadi bagaimana caranya para pelaku usaha ini dibekali ilmu, misalnya dengan kemasan yang baik untuk menjaga kualitas produk mereka,” sebutnya. “Mutu dan kualitas itu juga perlu diutamakan,” tegasnya.
Dirinya mengimbau kepada dinas terkait agar tidak menyalahgunakan anggaran yang didapat dan seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Agar manfaat itu bisa dirasakan oleh UMKM lokal yang memang berhak mendapatkannya.
“Apalagi UMKM di Berau semakin hidup dan jumlahnya juga semakin banyak. Tentu program yang dibuat harus mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga,” terangnya. (adv)
