TANJUNG REDEB – Angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Berau disebut menurun. Meski begitu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau Sakirman tetap mengkritik. Pasalnya, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak mencapai 1 persen dari 2022 ke 2023.
“Kita butuh kejelasan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait posisi angka kemiskinan dan pengangguran,” katanya. Dia meminta OPD terkait memberikan penjelasan, apakah penurunan angka ini berasal dari sektor perikanan, pertanian, atau sektor lainnya.
“Data yang ada membuat saya termotivasi untuk meminta pemerintah daerah (pemerintah kabupaten) lebih memperhatikan alokasi anggaran guna menanggulangi masalah ini,” ujarnya.
Menurutnya, itulah pentingnya kejelasan terkait dengan sektor-sektor yang terdampak kemiskinan dan pengangguran, agar menjadi kunci dalam merumuskan langkah-langkah strategis.
Sakirman menekankan perlunya data yang akurat dan terperinci agar pemetaan masalah dapat dilakukan lebih efektif. “Kami perlu memiliki gambaran yang jelas agar dapat mengarahkan upaya-upaya lebih tepat sasaran. Dengan kejelasan data akan memudahkan kami selaku dewan turut serta melakukan survei lapangan,” tuturnya.
Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam memetakan kondisi riil masyarakat dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Sakirman menjelaskan, transparansi dalam pelaporan kegiatan oleh semua pihak terkait juga sangat penting. Untuk itu, ia meminta agar semua kegiatan dilampirkan dengan lebih detail agar memudahkan evaluasi.
“Kami membutuhkan data yang akurat dan terperinci untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.
Sakirman berharap, pencapaian yang hampir 80 persen dari seluruh anggaran pada tahun sebelumnya, dapat ditingkatkan pada tahun ini. “Kami berkomitmen untuk terus berupaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau,” pungkasnya. (adv)