TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sa’ga, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Kabupaten Berau. Praktik ini melibatkan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom ikan, kompresor, dan racun, yang berdampak buruk pada ekosistem laut.
“Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan ini menimbulkan kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang yang sangat penting bagi kehidupan biota laut,” ujar Sa’ga.
Menurutnya, praktik ilegal fishing ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menciptakan ketegangan di antara para nelayan. Namun, Sa’ga menilai Pemkab Berau belum maksimal dalam menangani masalah ini, mengingat kewenangan pengelolaan laut berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
“Kami di DPRD dan Pemkab Berau memiliki keterbatasan dalam pengawasan laut karena ini adalah kewenangan Pemprov. Hal ini perlu diinformasikan dengan jelas agar masyarakat tidak salah paham,” ungkapnya.
Sa’ga mendorong agar Pemprov Kalimantan Timur mendelegasikan kewenangan pengawasan laut secara khusus kepada Pemkab Berau. Menurutnya, pengawasan langsung dari tingkat kabupaten akan lebih efektif dalam mencegah dan menindak praktik ilegal fishing.
“Jika kewenangan pengawasan laut didelegasikan, maka Pemkab bisa melakukan tindakan lebih intensif untuk menjaga ekosistem laut,” jelasnya.
Sa’ga juga menyerukan kepada para nelayan untuk menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Ia menegaskan bahwa menjaga ekosistem laut adalah tanggung jawab bersama demi keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir.
“Kami mengimbau nelayan untuk tidak terlibat dalam praktik ilegal fishing. Gunakanlah alat tangkap yang ramah lingkungan agar ekosistem laut Berau tetap terjaga,” tegasnya.
Selain itu, ia berharap Pemkab Berau dapat mengusulkan kepada Pemprov Kalimantan Timur untuk mendelegasikan kewenangan pengawasan laut. Menurutnya, perairan Berau memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan yang berkelanjutan, sehingga pengawasan harus lebih intensif.
“Kami harap Pemkab Berau segera meminta pendelegasian kewenangan ini. Laut Berau adalah aset penting yang harus dijaga bersama,” pungkas Sa’ga. (adv/en)
