SAMARINDA – Masa jabatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) berakhir per 30 September 2023. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim kini dipegang Akmal Malik.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kaltim M Udin, selama lima tahun kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi, sejumlah permasalahan belum tuntas. Misal terkait infrastruktur, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang dianggapnya belum terselesaikan.
“Beliau juga menyadari masih banyak masalah-masalah selama lima tahun menjabat, tentu hal ini perlu menjadi koreksi,” ujar Politisi Golkar ini.
Dia mencontohkan, salah satu aduan masyarakat di Kabaputen Berau, dimana seorang siswa yang harus menempuh jarak 7 kilometer hanya untuk bersekolah. Padahal ada sekolah yang jaraknya hanya 350 meter dari kediamannya.
Dari sektor ketenagakerjaan sebutnya, penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat minim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Ia berharap Pemprov Kaltim membuat pelatihan-pelatihan dan wadah untuk mengasah skill bagi anak-anak muda yang ingin bekerja.
“Kalau kita tidak berbenah dari sekarang maka kita akan ketinggalan,” ucap Udin.
Belum lagi infrastruktur, seperti jalan di Kaltim yang masih butuh banyak pembenahan. Menurutnya, banyak ruas jalan di Kaltim yang mengalami kerusakan, seperti jalan Samarinda – Kutai Barat, Samarinda – Bontang, Berau – Tanjung Redeb, Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun.
Ia mensinyalir, bahwa kerusakan tersebut karena banyaknya aktivitas kendaraan operasional perusahaan sawit dan batu bara yang menggunakan jalan umum. “Salah satu penyebabnya tambang ilegal karena setiap koridoran tampak melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita, termasuk aparat,” tegasnya.
Dengan beberapa hal yang dianggapnya belum tuntas tersebut, ia berharap Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, dapat mengentaskan persoalan yang belum selesai semasa kepemimpinan Isran-Hadi. (adv/dprdkaltim)
