BONTANG – Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum (Gakkum) Peraturan Daerah Kota Bontang, di Hotel Bintang Sintuk, Bontang, Selasa (22/10/2024) pagi.
Munawwar menegaskan, rapat koordinasi itu merupakan momen penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk memperkuat sinergi antara Satpol PP dengan instansi vertikal, seperti Polri dan kejaksaan, dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah (perda), menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat.
“Melalui Rakor Gakkum ini, saya berharap dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam terkait pentingnya menaati hukum, terutama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Satpol PP memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan perda, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat,” ujar Munawwar.
Pjs Wali Kota juga menambahkan peningkatan kesadaran untuk selalu berpegang teguh pada aturan dan hukum adalah sebuah keharusan. Ia menegaskan pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Menurutnya, SOP bukan hanya menjadi acuan teknis, tetapi juga jaminan setiap tindakan yang dilakukan memiliki landasan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Dengan menjalankan tugas sesuai SOP, kesalahan yang berpotensi merugikan diri sendiri dan masyarakat dapat dihindari.
“Dengan sinergi yang kokoh, kolaborasi yang solid, serta pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan SOP, saya yakin kita dapat bersama-sama membangun Kota Bontang yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut juga hadir Sekretaris Kota Bontang, Aji Erlynawati; Kabid PPUD Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang, Ahmad Yani; serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Bontang, Polres Bontang, dan Pengadilan Negeri Bontang, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Andi Kurniawansah. (adv)
