SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) M Udin menyinggung sejumlah program Isran Noor-Hadi Mulyadi yang belum tuntas pasca berakhirnya masa jabatan duet tersebut sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim. Menurutnya, pekerjaan rumah tersebut kini ada di tangan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
“Perlu menjadi koreksi. Beliau (Isran Noor) juga menyadari bahwa banyak masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan selama lima tahun jabatan,” tegasnya, kepada awak media.
Udin menyebut, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi sorotan yang harus segera dientaskan Pj Gubernur. Menurutnya, masih banyak ruas jalan di Kaltim yang belum berstatus mantap. Misalnya jalan ke utara Kaltim, yakni Jalan ke Samarinda-Kutai Barat, Samarinda-Bontang, Berau-Tanjung Redeb, Samarinda-Tenggarong-Kota Bangun, dan Tenggarong-Kota Bangun.
“Penyebabnya tentu tambang ilegal, karena setiap koridoran melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita termasuk aparat,” tegasnya.
Politisi Golkar ini mengatakan, tugas penyelesaian infrastruktur jalan ini kini menjadi tanggung jawab Akmal Malik. Ia meminta Pj Gubernur melakukan evaluasi terhadap dinas teknis. “Kita berharap Pj Gubernur bisa membenahi, mengevaluasi berkaitan dengan kinerja seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan jalan dan yang lainnya,” ucapnya.
Tak hanya soal jalan, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan mutu pendidikan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi Pj Gubernur. Program pelatihan, bimbingan, dan pembinaan harus terus digalakkan untuk meningkatkan raihan yang telah dicapai Isran-Hadi. (adv/dprdkaltim)
