TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengalokasikan anggaran Rp 358 miliar pada 2024 untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.
“Ini sejarah. Sehingga tidak ada alasan lagi bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bisa menurunkan angka stunting dengan maksimal tahun depan,” ujar Rendi.
Ia mengklaim, penanganan stunting atau masalah kekurangan gizi terhadap anak-anak di Kukar telah berjalan maksimal. Berdasarkan catatan Pemkab, kasus stunting pada 2022 turun 14 persen. Tahun ini, angkanya diharapkan turun lagi 1,09 persen. Pemkab menargetkan, Kukar bebas stunting pada 2024.
Rendi menyebutkan, Kukar berhasil mengatasi stunting berkat kerja keras lintas sektor, mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pertanian Kukar.
“Melalui kolaborasi dan gotong royong seluruh pihak, hasilnya penanganan stunting positif. Terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka stunting di Kukar,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam upaya mengatasi masalah gagal tumbuh terhadap balita akibat dari stunting ini, Pemkab Kukar telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 477 tim. Tim ini disebar ke seluruh wilayah Kukar untuk menyosialisasikan dan mendampingi masyarakat yang berisiko mengalami stunting.
Setiap tim beranggotakan tiga orang, sehingga keseluruhan ada sebanyak 1.431 orang. Setiap anggota terdiri dari bidan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader Keluarga Berencana (KB). Anggota TPK berstatus relawan dan mengantongi surat keputusan dari pemerintah kelurahan atau desa tempat mereka bertugas.
Tugas TPK yaitu mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga yang memiliki balita. Oleh TPK, mereka akan diberi pengarahan supaya anak-anak mereka tidak mengalami stunting. Salah satu arahannya mengonsumsi makanan bergizi. (rls)
