BONTANG – Permasalahan banjir rob di kawasan Bontang Kuala dan sekitarnya belum tuntas. Komisi III DPRD Bontang menilai belum ada solusi dari Pemkot Bontang untuk menyelesaikan permasalahan klasik ini. Pemkot diminta bisa segera mencari solusi mengatasi banjir rob di kawasan BK ini.
Pasca inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah BK, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada penanganan yang berarti dari Pemkot Bontang. Warga BK dan sekitarnya rutin mengalami banjir musiman. Kejadian ini menghambat aktivitas warga setempat.
“Pemerintah terkesan tidak serius menangani persoalan ini. Kasihan masyarakat di sini (BK) setiap saat terdampak banjir rob,” ujar Atos, sapaan akrabnya, usai sidak beberapa waktu lalu.
Dirinya mendorong Pemkot Bontang menggelontorkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 untuk penanganan banjir rob tersebut. “Saya dengar nilai APBD 2023 cukup tinggi. Semoga mampu mengakomodasi penanganan banjir supaya tidak terus-menerus terjadi,” ucapnya.
Ia menambahkan, banjir rob yang kerap menerjang BK menjadikan wilayah itu tampak kumuh dan tertinggal dari daerah pesisir lainnya di Bontang.
Sekretaris Lurah BK Sanusi mengungkapkan hal yang sama. Ia mengaku selalu mengusulkan penanganan banjir rob ketika ada Musrenbang kecamatan (Musrenbangcam). Salah satunya usulan pembangunan polder. “Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, warga sudah resah karena menilai BK kurang perhatian dari pemerintah,” tutupnya. (adv)
