TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali raih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim. Tanda predikat diterima Bupati Kukar, Edi Damansyah didampingi Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.
Edi mengatakan, raihan opini WTP dari BPK Kaltim menjadi dorongan dan motivasi agar jajaran Pemkab Kukar bisa bekerja lebih baik lagi. Terutama dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan pelaporan kedepannya bisa diperbaiki.
Hal ini sudah fokus dan ditetapkan dalam Perda Nomor 6 tahun 2021, yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kukar Idaman. Pemkab Kukar berkomitmen akan menindaklanjuti hasil audit dan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK Kaltim dalam kurun waktu 60 hari kedepan.
Ia pun menyebut, adanya hasil audit dan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK Kaltim, menjadi langkah perbaikan dari kelemahan Pemkab Kukar. Edi pun berkomitmen kepada seluruh jajaran Pemkab Kukar agar terus konsisten melaksanakan beberapa rekomendasi yang sudah diberikan BPK.
“Insya Allah itu terus membaik dan rata kelola manajemen keuangan. Saya optimis ini nanti kita bisa perbaiki lagi kedepannya, dengan beberapa catatan dan kelemahan tahun 2022, Insya Allah 2023 kita perbaiki,” tutup Edi. (adv)
