SAMARINDA – Untuk merealisasikan pemerataan sektor pendidikan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub mengatakan perlu kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seperti diketahui fasilitas pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) jauh tertinggal dengan kondisi sarana dan prasarana di perkotaan.
Padahal anak-anak di daerah 3T semestinya mendapatkan aksen pendidikan yang setara. Rusman menilai perlu kebijakan lebih luas mengatasi persoalan pembangunan akses pendidikan di wilayah 3T. Sekolah di daerah 3T katanya, tidak selamanya bisa mengikuti proses standar normal.
Misal bila pembangunan sekolah mengacu pada jumlah peserta didik. Otomatis jumlah peserta didik di daerah 3T tidak begitu banyak. “Kalau memenuhi standar normal, kita harus melihat jumlah siswa. Apa tercukupi atau tidak untuk dibangun sekolah. Ini tantangannya,” jelasnya.
“Makanya, kadang bisa saja nanti ada sekolah di situ (daerah 3T), dengan siswanya di sana yang lebih kecil, karena memang bukan untuk itu,” lanjutnya.
Terkhusus untuk daerah yang berada di area perbatasan antar negara menjadi perhatian tersendiri buat Rusman. Menurutnya, karena infrastruktur pendidikan yang tidak baik di daerah itu, ada kemungkinan anak-anak memilih menyeberang bersekolah di negara tetangga. Hal ini menurut politisi PPP tersebut tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.
“Jangan sampai seharusnya, maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan serta pembangunan sekolah di daerah 3T sebagai kepentingan nasionalisme,” tutupnya. (adv/dprd kaltim)
