SAMARINDA – Kawasan perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Serawak, Malaysia masih membutuhkan banyak perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Marthinus, meminta pemerintah harus lebih serius memperhatikan daerah teras depan republik ini.
Menurut Marthinus, yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Barat-Mahakam Ulu, pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan harus menjadi prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mengatakan kondisi infrastruktur saat ini masih jauh dari ideal dan tidak mencerminkan wajah perbatasan yang baik.
“Pembangunan sudah semestinya merata, tidak hanya di daerah perkotaan. Kawasan perbatasan dan pedalaman juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Marthinus mengaku masyarakat di perbatasan sudah bosan menyuarakan berbagai keluhannya kepada pemerintah, karena belum adanya perhatian serius dari pemerintah. Ia berharap agar pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.
“Kami sebagai wakil rakyat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Kalimantan Utara untuk mengadvokasi masalah ini. Kami akan memastikan warga perbatasan bisa mendapatkan infrastruktur yang layak,” katanya.
Politikus asal PDIP itu juga menginformasikan bahwa DPRD akan selalu mendukung berbagai program yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk di daerah perbatasan. “Kami akan terus berjuang membela hak dan aspirasi warga Kaltim, khususnya di daerah perbatasan,” tutup Marthinus. (adv/dprd kaltim)
