TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) ingin menyediakan akses kesehatan yang merata melalui Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Pada 2024, sebanyak 140 ribu warga Kukar telah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris, menjelaskan program ini menyasar kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak terlantar. Bantuan ini dirancang untuk memastikan semua warga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir terhadap biaya.
“Sebanyak 140 ribu warga Kukar telah terdaftar sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan. Program ini adalah langkah konkret untuk memastikan masyarakat, terutama yang membutuhkan, memiliki akses kesehatan yang layak,” ujar Yuliandris, Kamis (14/11/2024).
Program PBI Jaminan Kesehatan terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang dibiayai pemerintah pusat dan yang dibiayai oleh Pemkab Kukar. Yuliandris menegaskan jumlah penerima PBI yang dibiayai Pemkab sangat signifikan, menunjukkan perhatian besar pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Data penerima manfaat diidentifikasi secara menyeluruh oleh Dinsos Kukar sebelum disampaikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar. Kami ingin memastikan bahwa program ini berjalan tepat sasaran,” jelasnya.
Program ini merupakan bagian dari visi besar Pemkab Kukar untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Selain meringankan beban ekonomi kelompok rentan, bantuan ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem kesehatan daerah.
“Jaminan kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan,” tambah Yuliandris.
Selain PBI Jaminan Kesehatan, Dinsos juga melaksanakan berbagai program sosial lainnya, seperti pemberdayaan masyarakat dan pelatihan petugas sosial. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif.
Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, program ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kukar. Langkah ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui kesehatan masyarakat yang lebih baik.
“Program ini mencerminkan komitmen kami untuk mewujudkan Kukar sebagai daerah yang inklusif dan sejahtera,” tutup Yuliandris.
Langkah strategis ini menjadikan Pemkab Kukar sebagai salah satu pelopor dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya, menciptakan pemerataan akses kesehatan yang nyata di daerah. (adv)
