TENGGARONG – Sejak resmi beroperasi Februari 2023, secara bertahap Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki ratusan layanan publik. Total ada 430 layanan publik dari 28 entitas pelayanan publik, yang kini berkantor di MPP.
Kepala DPMPTSP Kukar, Bambang Arwanto, menyebut masyarakat tidak perlu mondar-mandir lagi dari satu instansi ke instansi lain. Layanan pengurusan pajak, imigrasi, Samsat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar, Polres Kukar, pendidikan, perbankan dan layanan usaha ada di satu gedung dan lokasi. Apalagi seperti pengurusan pajak dan imigrasi, masyarakat Kukar tak perlu lagi ke Samarinda seperti selama ini.
Dia mengatakan, jumlah kunjungan di MPP terus meningkat tiap hari. Awal beroperasi, jumlah kunjungan berkisar 25-50 orang. Kini, hingga April 2023 jumlah kunjungan terus naik signifikan hingga 100-300 orang per hari untuk semua layanan. “Layanan paling banyak diakses ialah pajak, imigrasi, samsat, dan Disdukcapil,” ujar Bambang.
Bambang mengatakan, meningkatnya kunjungan lantaran MPP memudahkan dan disambut baik oleh masyarakat. Ditandai dengan tingkat Indeks Kepuasan Publik mencapai 93,11 persen. Dengan 8 variabel pelayanan yang mendapatkan kategori A+.
Bambang pun memastikan dalam waktu dekat akan menambah fasilitas kemudahan pelayanan ke masyarakat. Yakni menyiapkan layanan berbasis digital dan layanan drive thru. Secara bertahap akan mengutamakan digitalisasi untuk layanan kesehatan. Sehingga pelayanan lebih mudah dan cepat, dan masyarakat tidak perlu menunggu lama-lama di MPP.
“Akan kita coba dengan teknologi metaverse, semua tenaga kesehatan tidak perlu datang, namun layanan bisa selesai,” lanjut Bambang.
Juga akan menyiapkan layanan drive thru. Ini pun secara bertahap dikembangkan dan disiapkan. Sehingga produk layanan yang disiapkan, bisa diambil dan dicetak sendiri oleh masyarakat.
Bambang akan meminta seluruh camat di Kukar untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait keberadaan MPP yang sudah menyiapkan layanan publik secara penuh. Sehingga nantinya masyarakat yang berada jauh dari Tenggarong, bisa mengurus berbagai kebutuhan dokumen dalam satu tempat. Tidak perlu lagi “jalan-jalan” ke tiap OPD.
“Ini akan kita lakukan bertahap, karena warga kecamatan masih banyak yang belum mengetahui (keberadaan MPP),” tutup Bambang. (adv)
