TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memperkuat pembangunan desa melalui berbagai program strategis. Di antaranya DPMD Kukar fokus pada peningkatan tata kelola desa, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan program ini menyasar 193 desa di Kukar untuk memastikan mereka berkembang secara mandiri dan berdaya saing. Pembinaan kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu prioritas utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan desa yang mandiri dan maju dengan mengintegrasikan tata kelola yang baik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Arianto.
Salahsatu langkah prioritas Pemkab Kukar adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Melalui sosialisasi rutin, DPMD Kukar bersama masyarakat memberikan edukasi terkait dampak buruk narkoba serta langkah-langkah pencegahannya.
“Pencegahan narkoba harus dimulai dari tingkat desa. Dengan edukasi yang konsisten, kami berharap dapat menciptakan lingkungan desa yang aman dan bebas dari narkoba,” tegas Arianto.
Selain itu, Pemkab Kukar juga menjalankan Program Warga Desa Sadar Hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan hukum, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Program ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang lebih patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
“Kesadaran hukum menjadi fondasi penting dalam membangun desa yang tertib dan kondusif. Kami terus mendorong masyarakat untuk memahami peran mereka dalam mendukung pembangunan desa,” tambahnya.
Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kesadaran sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Langkah ini sejalan dengan visi besar Pemkab Kukar untuk menciptakan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Pemkab Kukar berharap pendekatan ini dapat menciptakan desa yang menjadi percontohan di tingkat provinsi maupun nasional. “Dengan program ini, kami optimistis kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara signifikan, sehingga tercipta desa yang benar-benar berdaya saing,” tutup Arianto. (adv)
