TANJUNG REDEB – Legislator Fraksi PKB-Hanura, M Adam Sinte menyoal harga tiket pesawat ke Kabupaten Berau yang mahal. Dampaknya, wisatawan harus berpikir dua kali untuk mengunjungi Berau yang tersohor dengan keindahan pantai dan lautnya.
Ia mengambil perbandingan harga tiket pesawat ke Bali yang lebih murah ketimbang ke Berau. Praktis, pelancong khususnya dari dalam negeri lebih memilih Bali sebagai destinasi wisata mereka.
“Kalau dilihat wisatawan yang datang ke Bali lebih banyak daripada ke Berau, karena biaya yang mahal sampai ke sini. Kalau ke Bali, hanya dengan biaya Rp 2 juta sudah sampai, tapi ke sini biayanya lebih banyak, sampai Rp 5 juta lebih,” bebernya.
Sama halnya bila melalui jalur darat ke Berau, infrastruktur jalan menuju Berau tidak dalam kondisi mantap. Termasuk fasilitas, sarana dan prasarana penunjung di sana yang kurang memadai. Bila tidak ada pembenahan, ia khawatir jumlah wisatawan menuju beberapa destinasi wisata di Berau terus menurun.
“Belum lagi biaya transportasi mahal dan sebagainya, ini akan berpengaruh pada jumlah kedatangan wisatawan ke tempat tersebut,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini mengatakan, Pemprov Kaltim harus hadir mengatasi persoalan tersebut. Mulai dari perbaikan kondisi jalan, akses dan fasilitas penunjang lainnya. Potensi parawisata yang dimiliki Berau sangat besar untuk memberikan kontribusi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kaltim.
“Kalau jalan-jalan sudah mulus, walaupun wisatawan harus lewat darat, tapi mereka bisa menikmati perjalanan dengan menyenangkan. Yang paling penting kita siapkan rest area untuk beristirahat, itu harus jadi perhatian utama. Jadi mereka bisa singgah di sana, tempatnya juga harus bersih dan nyaman, karena kita sepakat bahwa Kaltim memiliki destinasi wisata andalan bisa dijual,” jelasnya.
Ia menerangkan, rusaknya sejumlah ruas jalan menuju Berau disebabkan aktivitas kendaraan tambang batu bara dan kelapa sawit. Padahal, sudah ada payung hukum yang jelas mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus. Sehingga ia meminta ada tindakan tegas dari Pemprov Kaltim dan penegakan hukum .
“Tapi memang banyak kendala kita. Saya dapat informasi, jalan-jalan kita, jalan negara, jalan provinsi masih dikuasai truk-truk pengangkut CPO dan batubara, padahal perda kita sudah mengharuskan mereka membuat jalan khusus, kecuali crossing jalan tapi itu harus ada izin juga. Ini harus dibenahi,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
