TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) terus bersiap menjadi daerah mitra Ibu Kota Negara (IKN). Salah satunya memberikan dukungan pada sektor telekomunikasi dan informatika. Hal ini disambut baik ditandai dengan kedatangan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Kunjungan kerja ini, di antaranya untuk menjalin komunikasi dan koordinasi beberapa program Pemkab Kukar dalam menyambut IKN sebagai daerah mitra. Terutama membahas program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), memastikan sinkronisasi antara kebijakan daerah dan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemanfaatan anggaran yang tak efesien.
“Kami menyampaikan beberapa program dari Kementerian Kominfo yang belum maksimal,” ujar Kepala Diskominfo Kukar, Dafip Hariyanto, Rabu (15/3/2023).
Termasuk masalah blank spot yang masih ditemukan di beberapa desa di Kukar. Memastikan bagaimana penanganan dan kebijakan yang diambil oleh pemkab dalam rangka untuk IKN. Perlu langkah konsisten dalam menyediakan infrastruktur tersebut, mengingat 75 persen penduduk Kukar di desa dan 25 persen ada di kota.
Berdasarkan data Diskominfo, Dafip menyebut ada 23 desa yang masih blank spot pada tahun 2021. Namun ada 15 desa yang sudah diintervensi, untuk sisanya menjadi tugas yang akan dipenuhi oleh Telkomsel yang menjadi provider yang sudah ditunjuk.
“Ada juga yang bisa terkaver dari kerjasama mereka dengan perusahaan. Dengan membangun beberapa BTS-nya yang irisannya di beberapa desa,” ujar Dafip. “Desa yang dekat IKN itu rata-rata sudah terkaver. Seperti Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja,” lanjutnya.
Sementara, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur, Kemenko Polhukam, Budi Eko, memastikan akan langsung melaporkan hasil dari kunjungan kerja di Kukar. Mereka akan merumuskan apa saja tindak lanjut yang diambil dan ditetapkan.
“Jadi kita mengunjungi daerah penyangga IKN, intinya ketika IKN itu siap tentunya daerah penyangga tidak boleh tertinggal dalam hal telekomunikasi. Jadi tidak ada kesenjangan antara IKN dengan penyangga,” beber Budi Eko.
Terkait beberapa desa di Kukar yang masuk dalam area blank spot, katanya akan terlebih dahulu mencari akar masalahnya. Baik itu dari sisi infrastruktur atau dari provider yang memang sudah ditunjuk untuk bertanggungjawab.
“Dengan saling komunikasi mungkin ada subsidi atau sebagainya, itu nanti di pemerintah daerah akan dicari formulasinya untuk menangani masalah itu. Kami tingkat pusat hanya merespons apa yang dibutuhkan di daerah, membantu men-trigger di tingkat pusat,” pungkasnya. (adv/en)
