SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) adalah provinsi yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, namun juga dikutuk oleh nasib yang ironis. Sebagai provinsi yang menghasilkan sebagian besar batu bara nasional, Kaltim seharusnya menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera. Namun kenyataannya Kaltim justru menjadi provinsi yang penuh dengan masalah, mulai dari kerusakan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan, hingga korupsi.
Salah satu akar masalah yang melanda Kaltim adalah ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertambangan, khususnya batu bara. Sektor ini memang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah, namun juga menimbulkan dampak negatif yang tidak kalah besarnya.
“Kaltim memiliki potensi alam, sayangnya, selama ini hanya sektor ekstraktif yang menjadi tulang punggung, setelah sebelumnya kayu. Padahal sektor ini juga memiliki masa kedaluwarsa, sehingga Kaltim harus siap menghadapi perubahan,” jelas Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono.
Ia mengungkapkan, sudah saatnya Kaltim melepaskan diri dari jerat tambang dan membangun ekonomi rakyat yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Ekonomi rakyat akan merujuk pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pariwisata, yang mampu memberdayakan masyarakat dan melestarikan lingkungan.
“UMKM bisa membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kaltim, seperti hasil laut, pertanian, perkebunan, dan kerajinan,” urainya,
Hanya saja, untuk mengembangkan UMKM dan pariwisata di Kaltim, dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pemerintah harus memberikan dukungan berupa kebijakan, regulasi, fasilitasi, dan insentif yang memihak kepada UMKM dan pariwisata.
Swasta harus memberikan bantuan berupa modal, teknologi, pemasaran, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan pariwisata. Masyarakat harus memberikan partisipasi berupa inisiatif, keterlibatan, dan pengawasan yang aktif dalam pengembangan UMKM dan pariwisata.
“Saya yakin Kaltim juga bisa, asalkan ada komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
