TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong percepatan pembangunan daerah, melalui optimalisasi perencanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2023.
Salah satu upaya dengan mendatangkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni dalam kegiatan “Ngapeh Hambat” (bincang pagi), Sabtu (13/5/2023) di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kukar.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan maksud dari kegiatan Ngapeh Hambat adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pejabat daerah agar dapat melakukan percepatan serapan APBD 2023.
“Yang selalu saya sampaikan juga, bukan sekadar melakukan belanja anggaran. Tapi juga kualitas belanja harus kita terus perbaiki, saya optimis ini bisa kita lakukan dengan baik,” ungkap Edi.
Meski ia menyadari, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya realisasi anggaran pada tahun berjalan yang masih terbilang cukup minim. Belum lagi dengan penambahan anggaran pada APBD perubahan.
Untuk itu Edi menyampaikan, bahwa pihaknya terus mengupayakan percepatan perencanaan anggaran pada APBD perubahan. Sehingga Edi tidak ingin bimbingan yang diberikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah ini, terhenti di forum diskusi itu saja. Ia mengingatkan ada bimbingan lain di forum-forum berikutnya.
“Seperti saya sampaikan tadi, kalau kami ingin melakukan percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun 2023 ini. Nanti teknisnya bagaimana, karena disisi lain ada norma-norma yang diatur oleh Bappenas. Berkaitan dengan mekanisme perencaan itu sudah ditetapkan tahapan dan waktunya,” sambung Edi.
Dengan kegiatan Ngapeh Hambat ini, Edi berharap bisa menghadirkan solusi-solusi dari permasalah yang terus dihadapi oleh Pemkab Kukar. Khususnya dalam hal perencanaan dan realisasi APBD Kukar.
“Semoga apa yang disampaikan oleh pak Dirjen Bina Keuangan Daerah ini, dapat menambah keyakinan dan wawasan kepada jajaran kami di Pemkab Kukar. Inti dari forum ini adalah, kami menginginkan percepatan realisasi kegiatan yang sudah ditetapkan pada tahun 2023. Serta bagaiman kita bisa menyusun kembali kebijakan di perubahan nanti,” pungkasnya. (adv)
