TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. Mengingat waktu penggunaan anggaran hanya tiga bulan.
Untuk merealisasikan serapan anggaran yang cukup besar tersebut diperlukan percepatan dan kinerja yang optimal seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran yang paling besar diminta bekerja optimal.
Elita menginginkan, segala bentuk serapan anggaran ataupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan setiap OPD dapat mencapai target yang telah ditentukan. “Tiga bulan lagi kurang lebih cukup untuk merealisasi semua program yang telah direncanakan masing-masing OPD,” ungkapnya.
Dia mendorong setiap pembangunan fisik mesti memperhatikan kualitas guna memiliki efek jangka panjang dan berfungsi dengan baik. Karena menurutnya, jika Pemkab bisa fokus pada pembangunan yang diprioritaskan saat ini, tentu sangat berdampak pada tahap akhir pelaporan dan pastinya serapan akan lebih maksimal.
“Sebab, serapan anggaran di Kabupaten Berau bisa dikatakan belum maksimal. Jangan sampai nanti terjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” katanya.
Jika terus terjadi SiLPA, dikhawatirkan akan ada pengurangan anggaran untuk Berau. Karena dianggap tidak mampu mengelola keuangan. Apalagi SiLPA di Berau setiap tahun cukup tinggi. “Ini yang kita khawatirkan, jika terus terjadi hal SiLPA,” katanya.
Dirinya berharap, kepala daerah bisa menekan OPD untuk terus merealisasikan serapan anggaran demi menghindari SiLPA. Di sisi lain Elita juga menegaskan, anggaran yang terpakai harus jelas peruntukannya.
“Jangan hanya tidak ingin jadi SiLPA, anggaran tidak jelas diarahkan kemana. Ini juga yang perlu diingatkan. Jangan hanya ingin habiskan uang. Tapi tidak tahu larinya kemana,” tegasnya.
Elita menambahkan, OPD memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengolaan anggaran dan DPRD melakukan pengawasan. Agar pembangunan di Berau bisa sejalan dan terus berkembang serta beriringan mensejahterakan masyarakat Bumi Batiwakkal.
“Benar, pengawasannya harus ketat. Jangan sampai anggaran digunakan tidak tepat tempatnya,” pungkasnya. (adv)
