TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. Permintaan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.
Menurutnya, DPRD Berau akan terus memantau pelaksanaan Perda tersebut untuk memastikan dampaknya terhadap peningkatan PAD. Evaluasi akan dilakukan secara berkala guna melihat kontribusi pajak dan retribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kami ingin melihat apakah penerapan Perda ini bisa efektif atau tidak. Jika tetap stagnan, berarti ada yang tidak berjalan dengan baik,” tegas Rudi.
Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah pembangunan Dermaga Wisata Pulau Derawan. Dermaga ini dirancang untuk mengintegrasikan kunjungan wisata ke Pulau Derawan melalui satu pintu, sehingga pendataan jumlah wisatawan dan pengelolaan pajak dapat lebih optimal.
“Setelah dermaga selesai, wisatawan tidak lagi langsung bersandar ke resort masing-masing, tetapi melalui dermaga ini. Hal ini untuk mempermudah pendataan kunjungan wisatawan,” jelas Rudi.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pemilik resort di Pulau Derawan. Tujuannya agar pengelolaan wisata lebih terkoordinasi dan potensi PAD dari sektor pariwisata dapat dimaksimalkan.
“Kami tidak mungkin menempatkan petugas di setiap resort. Jadi, semua harus tunduk pada kebijakan ini demi pengelolaan yang lebih baik,” lanjutnya.
Rudi juga menyebutkan bahwa tarif retribusi di berbagai destinasi wisata di Berau sudah diatur dalam Perda, termasuk penyesuaian tarif berdasarkan golongan usia, seperti anak-anak, pelajar, dan wisatawan umum.
“Semua sudah diatur dengan jelas, tinggal bagaimana penerapannya. Kami ingin melihat apakah ini bisa berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
DPRD Berau berharap penerapan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dapat menjadi motor penggerak peningkatan PAD, khususnya dari sektor pariwisata. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, potensi wisata Berau diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan daerah.
“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan ini dan memastikan penerapannya bisa dilakukan dengan maksimal,” tutup Rudi. (adv/en)
