TENGGARONG – Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) penyepakatan delineasi dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan, dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah mitra Ibu Kota Negara (IKN). Kegiatan digelar di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (14/3/2023).
Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memberikan bantuan teknis kepada wilayah mitra IKN, dalam hal pengembangan kawasan mitra IKN. Sebagai tahap awal dalam penyusunan RDTR, dilakukan penyepakatan delineasi Wilayah Perencanaan (WP) dan penjaringan isu berkelanjutan.
Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2023 tentang IKN, Kukar ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang langsung berbatasan dengan IKN, bersama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Karena perkembangan wilayah IKN ini harus diikuti dengan perencanaan daerah yang berbatasan. Supaya wilayah yang berbatasan secara langsung ini bisa mengimbangi laju pembangunan IKN yang cepat dan masif,” sebut Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar, Setianto Nugroho Aji.
Dia menuturkan, pertemuan ini untuk menyelaraskan pembangunan antara daerah mitra dan IKN. “Intinya supaya kita ini bisa bersinergi dengan rencana pembangunan IKN, daerah mitra itu maju bersama-sama. Tidak ada pertentangan tata ruang kabupaten mitra dengan IKN,” tambahnya.
Diketahui sebelumya, telah ada kesepakatan dengan Bupati Kukar, Edi Damansyah bahwa mitra IKN ini ada di dua wilayah, yaitu di Sangasanga dan Muara Jawa dalam satu kawasan. Beserta dengan wilayah Jonggon di Kecamatan Loa Kulu, dengan pertimbangan jaraknya dekat dan terdapat akses langsung ke wilayah IKN.
Setelah melakukan kegiatan pemetaan awal, selanjutnya pihaknya akan melakukan penjaringan berbagai isu. Seperti isu pembangunan, lingkungan, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur. “Akan kita cermati bersama stakeholder, isu apa yang akan disepakati kedepan bersama teman-teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan. Mungkin tahap ini nanti akan kita lakukan setelah Lebaran,” pungkasnya. (adv/en)
