TANJUNG REDEB – Adanya kawasan rawan pangan menjadi perhatian jajaran legislatif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta tak hanya fokus pada pembangunan fisik. Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari.
Sri mengungkapkan, pemerintah daerah harus memperhatikan ketahanan pangan. Apalagi hal itu berkaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Jangan hanya melaksanakan pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga harus merencanakan program-program untuk mengatasi kerawanan pangan,” sebutnya.
Menurut politikus Golkar ini, ketahanan pangan tidak bisa dianggap hal yang ringan. “Harus diberi perhatian. Yang penting, jika ada program-program yang direncanakan, harus dapat mengatasi persoalan tersebut,” katanya.
Menurutnya, penanganan daerah rawan pangan perlu direncanakan dengan baik. Seperti Kampung Semurut yang masuk sebagai wilayah rawan pangan, padahal Kampung Semurut dikenal dengan kawasan persawahan.
“Bisa dicek program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini. Rasanya tidak ada,” ujarnya.
DPRD Berau katanya, kedepan akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau serta instansi terkait untuk merumuskan program-program unggulan yang tepat dan akan dikerjakan dalam pengentasan wilayah rawan pangan di Bumi Batiwakkal ini.
Baik program jangka panjang maupun program jangka pendek, semua cara akan diupayakan. “Kita upayakan semaksimal mungkin, kita akan kawal anggarannya dan menjadi program prioritas,” pungkasnya. (adv)
