TENGGARONG – Untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tahun 2025 berjalan lancar, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi percepatan penginputan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara digital. Kegiatan ini melibatkan petugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari seluruh kecamatan di Kukar.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menyatakan pengajuan RDKK sepenuhnya berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Namun proses penebusan pupuk bersubsidi masih memerlukan KTP sebagai validasi.
“Kami telah menerapkan sistem online untuk pengajuan RDKK. Langkah ini memastikan data yang diinput lebih akurat, meskipun penebusan pupuk tetap dilakukan menggunakan KTP,” ujar Taufik, Senin (11/11/2024).
Taufik menegaskan pentingnya percepatan input data RDKK, mengingat musim tanam awal tahun segera tiba. Kelengkapan data sangat menentukan akses petani terhadap pupuk bersubsidi, yang menjadi kebutuhan utama pada saat musim tanam.
“Jika RDKK tidak diinput tepat waktu, petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Sosialisasi ini bertujuan memastikan seluruh data masuk sebelum musim tanam dimulai,” jelasnya.
Taufik juga mengapresiasi kerja keras petugas BPP yang terus mendukung petani meski dihadapkan pada tantangan sistem baru. “Perubahan sistem memang tidak mudah, tetapi petugas BPP beradaptasi dengan baik untuk memastikan petani tetap mendapatkan haknya. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan,” katanya.
Saat ini, pupuk bersubsidi hanya dialokasikan untuk komoditas utama seperti padi dan jagung. Sementara komoditas lain seperti kelapa sawit sudah tidak lagi mendapatkan subsidi. Penyusunan RDKK dilakukan berdasarkan data luas lahan baku sawah dan alokasi pupuk yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Kami menyesuaikan kebutuhan pupuk dengan luas lahan dan produktivitas petani. Dengan cara ini, dosis pupuk yang diberikan akan benar-benar sesuai kebutuhan,” tambah Taufik.
Tahun sebelumnya, alokasi pupuk bersubsidi telah ditetapkan sejak awal Januari sehingga penebusan pupuk oleh petani dapat dilakukan mulai 2 Januari. Taufik berharap pola ini dapat kembali diterapkan untuk tahun 2025.
“Konsolidasi ini adalah langkah penting untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu dan tepat sasaran bagi petani di Kukar,” pungkasnya. (adv)
