TENGGARONG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen memperkuat tata kelola data di lingkungan pemerintah daerah. Salah satunya melalui Workshop Sistem Statistik Nasional (SSN) yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu (30/4/2025).
Kegiatan ini menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar sebagai narasumber utama. Fokus workshop memberikan pendampingan teknis kepada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpilih, yang dinilai memiliki pengelolaan data statistik sektoral yang paling representatif.
“Sepuluh OPD ini merupakan hasil penyaringan dari BPS. Mereka memiliki data yang paling siap, rapi, dan potensial untuk diikutsertakan dalam lomba statistik sektoral nasional,” jelas Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kukar, Asdi.
OPD yang diundang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPTR), Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UKM).
Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Setiap OPD mengirimkan dua perwakilan teknis yang nantinya akan mengikuti seleksi lanjutan untuk mewakili Kukar di tingkat nasional.
Asdi menambahkan, workshop ini bukan sekadar ajang persiapan lomba, tetapi juga menjadi media konsolidasi untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah dalam mengelola data. “Statistik sektoral yang kuat akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran, terutama dalam program-program strategis seperti penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Diskominfo Kukar menargetkan setidaknya satu atau dua OPD dapat lolos dan bersaing di ajang statistik nasional. “Tahun lalu kita bangga karena Desa Loa Duri Ilir masuk 10 besar nasional. Tahun ini, semoga ada OPD kita yang menyusul,” harap Asdi.
Ia juga mengimbau OPD lainnya untuk mulai membenahi pengelolaan data agar dapat mengikuti jejak 10 OPD yang diundang. “Data yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan Pemkab Kukar dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat untuk masyarakat,” tutupnya. (adv)
