TANJUNG REDEB – Para nelayan di kawasan pesisir selatan Kabupaten Berau mengeluhkan bantuan yang tidak merata dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Elita Herlina mengatakan, hal itu bukan sepenuhnya salah Pemkab. Bantuan dari pemerintah katanya, diarahkan kepada kelompok nelayan agar lebih mudah menyalurkan.
“Siapa tahu ada salah satu nama yang tidak tercatat oleh pengurus di kelompoknya tersebut, sehingga belum mendapatkan bantuan hingga sekarang,” ungkapnya, Minggu (1/10/2023).
Ia menilai, penyaluran bantuan yang tidak merata sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan Pemkab. Sebab bantuan tersebut sudah diusulkan ke pemerintah dan direspons dengan baik. “Waktu itu pemerintah kabupaten juga telah merespons dengan baik dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, pihak eksekutif sudah melakukan tahapan atau mekanisme yang ada. Tentunya dengan progres yang ada tidak akan ada kekeliruan dalam penyaluran bantuan kepada nelayan, khususnya di kawasan pesisir selatan.
“Bukan hanya pada nelayan saja, melainkan juga perkebunan, pertanian dan budidaya. Kami akan terus dorong pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan mereka,” bebernya.
Selain itu, penyaluran bantuan dari usulan tersebut, kemungkinan ada kesalahan sangat kecil. Terkecuali adanya kekeliruan dari kepengurusan nelayan saat pendataan. Untuk itu, Elita akan mendorong pemenuhan hak masyarakat, khususnya di sektor perikanan untuk mendapat bantuan dari pemerintah.
Pihaknya meminta kepada masyarakat di pesisir selatan untuk lebih bersabar dan berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa segera mendata ulang. Khususnya nelayan yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Paling tidak masyarakat bisa merasakan bantuan pemerintah daerah. Dari kami juga akan terus salurkan pokir kami, karena itulah tupoksi kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (adv)
