SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser merasa kecewa dengan sikap Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara. DPRD Kaltim memiliki tujuh anggota dari Dapil PPU dan Paser, namun mereka tidak pernah mendapatkan informasi dan dilibatkan dalam pembangunan ibu kota baru di PPU.
Tujuh anggota DPRD Kaltim dari Dapil PPU-Paser, yaitu Baharuddin Muin, H Andi Harahap, H Amiruddin, Herliana Yanti, Yenni Eviliana, H Andi Faisal Assegah, dan Sukmawati.
Baharuddin Muin, salah satu anggota DPRD Kaltim dari Dapil PPU-Paser mengungkapkan, mereka tak tahu rencana dan perkembangan program di IKN. Padahal menurutnya, ada keterlibatan DPRD Kaltim pada pembangunan IKN Nusantara.
“Kami belum pernah diundang atau diberi tahu oleh Otorita IKN tentang apa yang mereka lakukan di PPU, termasuk rencana dan program mereka untuk masyarakat setempat,” ujar Baharuddin Muin.
Politisi Gerindra ini menambahkan, ketidaktahuan ini membuat mereka kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konstituen (masyarakat) yang ingin tahu tentang perkembangan IKN baru.
“Tidak bisa memberi penjelasan apa-apa, karena kami sendiri tidak tahu apa-apa. Ini sangat merugikan Otorita IKN dan kami sebagai wakil rakyat,” kata Baharuddin.
Dia berharap, Pj Gubernur Kaltim dapat membantu mereka untuk bertemu dengan pejabat Otorita IKN, agar dapat mengetahui secara langsung yang sedang dan akan dilakukan oleh Otorita IKN di PPU.
“Kami ingin tahu bagaimana Otorita IKN memperhatikan dan memberdayakan masyarakat lokal, khususnya di PPU, yang menjadi lokasi utama ibu kota baru,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
