TENGGARONG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat Forum Perangkat Daerah, Selasa (21/3/2023). Kegiatan ini untuk sinkronisasi program kegiatan Kesbangpol Kukar dengan instansi terkait yang menjadi mitra.
“Kegiatan hari ini mendapat masukan dari mitra kami, sehingga bisa memperbaiki renja (rencana kerja) tahun 2024. Kami berupaya untuk melakukan transparansi terhadap mitra,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti.
Dalam rapat tersebut hadir lembaga terkait, seperti TNI-Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan beberapa instansi terkait lainnya.
Pembahasan antara lain tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2024 yang selisih perbedaan beberapa bulan saja. Kemungkinan yang timbul setelah adanya koordinasi ini, adanya potensi penambahan anggaran. Di antaranya berkaitan peningkatan kualitas demokrasi dengan berkoordinasi bersama KPU dan Bawaslu.
Sementara masalah keamanan dan kondusiditas berkoordinasi dengan TNI/Polri. “Kebetulan pembahasan tadi lebih banyak terkait dana hibah, baik pengamanan maupun penyelenggara,” lanjut Rinda.
Terkait identifikasi dan penanganan konflik sudah dilakukan pemetaan bersama. Paling penting terkait Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Namun yang menjadi kendala untuk diakses terkait jumlah suku di Kukar. Sangat perlu, lantaran suku lebih mencermikan kultur, budaya dan pendekatan yang dilakukan ketika terjadi konflik.
“Tidak mungkin kita menyelesaikan masalah tanpa data, data memudahkan kita melakukan intervensi. Kalau berbicara potensi konflik, kita butuh data ini,” tutupnya. (adv)
