SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023 telah disetujui sebesar Rp 17,2 triliun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menargetkan pada APBD perubahan tahun 2023 bisa menembus angka Rp 20 triliun.
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menjelaskan, tambahan sebesar Rp 3 triliun pada APBD perubahan itu dimungkinkan dari dana perimbangan pusat. Terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dan kompensasi Dana Emisi Karbon yang dijanjikan pemerintah pusat akan terealisasi pada 2023.
“Masuknya DBH kelapa sawit dan beberapa tambahan lainnya maka insyaallah pada 2023 nanti APBD-P Kaltim diperkirakan totalnya bisa mencapai Rp 20 triliun,” kata Hadi saat berbicara di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Kaltim bertajuk Sinergi dan Inovasi: Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju di Kantor Bank Indonesia di Samarinda, Rabu (30/11/2022).
Menurut Hadi, ABPD murni tahun 2023 sebesar Rp 17,2 triliun dan APBD-P yang ditarget sebesar Rp 20 triliun, merupakan capaian APBD tertinggi sepanjang sejarah Benua Etam. Angka APBD-P sebesar Rp 20 triliun, bahkan diperkirakan bisa lebih tinggi lagi.
“Kalau dana kompensasi emisi karbon sebesar 120 juta US Dollar tidak dibagi tiga dengan Kementerian Keuangan dan KLHK, Kaltim bisa lebih besar lagi APBD-nya. Karena Kaltim adalah satu-satunya provinsi yang mendapat kompensasi emisi karbon,” paparnya.
Hadi menyebut, meski nilai APBD sebesar Rp 20 triliun terdegar fantastis, namun jika dibandingkan dengan luas wilayah Kaltim yang setara Pulau Jawa, angka itu tidak cukup untuk membangun seluruh wilayah Kaltim.
Dengan ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Pemprov Kaltim berharap APBN bisa dialokasikan ke Kaltim dengan porsi yang lebih besar.
“Selama ini, sekitar 60 persen APBN digunakan membangun pulau Jawa, 20 persen ke Sumatra dan sisanya 20 persen dibagi ke Indonesia Timur, termasuk Kaltim. Kita berharap dengan IKN di Kaltim porsi APBN nanti lebih merata, pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris,” ujar mantan legislator Senayan ini.
Dengan begitu, ketimpangan pembangunan antara Kalimantan dan Jawa dapat teratasi dengan share dana yang lebih besar dari pusat. (diskominfokaltim)
Sumber: Niaga Asia
