TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 7,3 triliun. Anggaran tersebut akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis dan penurunan angka stunting.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono menjelaskan proyeksi ini berdasarkan data pendapatan terbaru, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan potensi pendapatan lainnya. “Angka ini masih bersifat proyeksi dan dapat berubah mengikuti penyesuaian ke depan, terutama berdasarkan realisasi pendapatan daerah,” katanya, Senin (18/11/2024).
Fokus utama APBD 2025 adalah mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026. Salah satunya percepatan penurunan angka stunting yang saat ini berada di angka 15,9 persen, lebih baik dari target nasional sebesar 17 persen.
“Kami baru saja mendapat penghargaan dari Pemprov Kaltim atas keberhasilan menurunkan angka stunting. Ini akan terus kami tingkatkan melalui program prioritas,” tambah Sunggono.
Selain stunting, alokasi anggaran juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur antar-kecamatan, penyelesaian Jembatan Sebulu, pembangunan rumah sakit, serta revitalisasi pasar yang direncanakan mulai beroperasi tahun depan.
Proyeksi APBD juga mencakup potensi tambahan dari kurang bayar, sisa bayar, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pemkab Kukar mengacu pada regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), untuk memastikan perencanaan anggaran yang realistis.
Sunggono optimistis APBD 2025 akan menjadi katalis pembangunan berkelanjutan di Kukar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin memastikan anggaran ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung visi Kukar sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” tutupnya. (adv)
