SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023 disetujui dan disahkan bersama DPRD dan Pemprov Kaltim sebesar Rp 17,2 triliun dalam Rapat Paripurna ke-50, Senin (14/11/2022) di DPRD Kaltim. Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi hadir dan melakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2023.
Dalam kesempatan tersebut Hadi Mulyadi sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas terlaksananya rapat paripurna ini dengan harapan akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan dan penganggaran maupun pengelolaan keuangan daerah di Kaltim.
Ia menyampaikan, DPRD Kaltim melalui Badan Anggaran telah menyampaikan hasil kerjanya dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD Kaltim sebesar Rp 17,20 triliun. “Karena angka 17,20 ini angka APBD tertinggi dalam sejarah Provinsi Kalimantan Timur,” ucap mantan legislator Karang Paci itu.
Hadi juga menjelaskan rincian penerimaan yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 17,20 triliun yang bersumber dari pendapatan direncanakan sebesar Rp 13,99 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 8,04 triliun, pendapatan transfer Rp 5,93 triliun dan lain-lain pendapat daerah yang sah sebesar Rp 13,8 miliar. “Penerimaan pembiayaan pada APBD tahun 2023 sebesar Rp 3,20 triliun,”ucapnya.
Kemudian, pengeluaran sebesar Rp 17,20 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp 17,03 triliun, yang direncanakan untuk belanja terdiri dari belanja operasional, antara lain belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan modal antara lain belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan jaringan dan irigasi dan belanja aset tetap lainnya.
“Belanja yang tidak terduga dan belanja transfer terdiri dari belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil,” tambahnya. Selain itu, pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp 168,8 miliar.
Secara nominal, lanjutnya rancangan APBD 2023 yang telah disetujui secara bersama diharapkan dapat mengoptimalkan pembiayaan prioritas pembangunan untuk memenuhi target RPJMD Kaltim.
“Karena itu pemerintah berharap sinergi ini terus menjadi lebih baik dan lebih erat pada waktu mendatang demikian pentingnya pelaksanaan pembangunan sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” harap Wagub.
Rancangan APBD Kaltim 2023 yang sudah disetujui bersama akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dan diproses selanjutnya menjadi Perda tentang APBD tahun anggaran 2023. (diskominfokaltim)
