TANJUNG REDEB – Pemangkasan dana kampung bukan sekadar persoalan anggaran tahunan, tetapi juga menjadi alarm bagi pemerintah kampung untuk segera mandiri secara ekonomi.
Menyoroti hal itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong berharap agar pemerintah kampung segera merancang sumber pendapatan yang stabil untuk jangka panjang.
“Ketergantungan kampung terhadap APBD tidak bisa terus berlangsung sehingga mendorong adanya pola kolaborasi konkret,” ujarnya.
Khusus di Kecamatan Segah, kata dia, terdapat 13 kepala kampung dan sekitar 22 perusahaan yang berpotensi menjadi mitra pembangunan ekonomi lokal.
“Jika setiap perusahaan dapat berkontribusi nyata dalam pengembangan potensi ekonomi, maka persoalan pembiayaan pembangunan bisa jauh lebih ringan,” jelasnya.
Rudi mendorong pemanfaatan lahan produktif untuk mencapai kemandirian ekonomi kampung. Dipaparkannya, komoditas seperti kelapa sawit, kakao dan kelapa memiliki peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK).
“Ada kampung dengan luas lahan sekitar 10 hektare mampu menghasilkan hingga Rp500 juta per tahun. Ini membuktikan pengelolaan aset yang tepat dapat memperkuat kemandirian fiskal desa,” imbuhnya.
Jika setiap kampung memiliki lahan minimal 10-20 hektare dan dikelola secara profesional, maka potensi pendapatan bisa mencapai Rp600 juta hingga Rp1 miliar setiap tahun.
“Strategi tersebut jauh lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan sporadis yang hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek,” ucapnya.
Politikus PDI-P ini meminta pemerintah daerah memanfaatkan lahan yang tidak produktif agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kampung secara berkelanjutan.
“Bantuan dana kecil tidak cukup untuk menciptakan kemandirian. Kampung di Berau harus mulai membangun fondasi ekonomi sendiri agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah,” tutupnya. (adv)
