TANJUNG REDEB – Pemangkasan anggaran memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah, bahkan pemotongan mencapai lebih dari separuh total alokasi belanja. Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah menilai pemangkasan anggaran menjadi pilihan tak terelakkan.
“Sekarang ini kita benar-benar harus efisien. Banyak anggaran yang dipangkas, bahkan sampai 60 persen,” ungkapnya.
Dijelaskannya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah dan legislatif mencari strategi baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir semua sektor pendapatan harus dimaksimalkan, terutama yang memiliki potensi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kalau bicara peningkatan PAD, sektor yang paling mungkin kita dorong itu pariwisata dan UMKM,” ujarnya.
Dirinya mengakui, dua sektor tersebut terbukti memiliki efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, serta relatif cepat dalam menghasilkan penerimaan daerah.
Suriansyah menilai upaya optimalisasi PAD harus dilakukan secara terukur dan tidak hanya bergantung pada penyesuaian tarif maupun retribusi.
“Retribusi bisa saja ditingkatkan, tapi tanpa pembenahan lokasi wisata dan sarana pendukung, hasilnya tetap tidak optimal. Kita harus memaksimalkan dulu potensi yang sudah ada,” katanya.
Politikus Hanura ini mengingatkan pemangkasan anggaran harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu pelayanan publik yang bersifat mendasar.
“Pemangkasan boleh, tapi jangan sampai menyentuh layanan publik yang penting. Kita tetap harus menjaga agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, Suriansyah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) beradaptasi dengan pola baru yang lebih hemat namun tetap produktif.
Kendati demikian, Suriansyah menegaskan efisiensi bukan sekadar pengurangan anggaran, tetapi bagaimana OPD tetap dapat menghasilkan dampak meski dengan sumber daya terbatas.
“Efisiensi itu bukan hanya pangkas anggaran, tapi bagaimana bekerja lebih efektif. Anggaran kecil tapi program tetap berjalan,” tutupnya. (adv)
