TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan penanganan kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, keberhasilan suatu pemerintahan tercermin dari kemampuannya mengatasi dua masalah tersebut, yang jauh lebih mendesak dibandingkan program lain yang tidak berskala prioritas.
Menurut politisi Nasdem ini, persoalan kemiskinan dan pengangguran jauh lebih mendesak daripada program penunjang kinerja atau hiburan masyarakat yang tidak masuk skala prioritas atau tidak mendesak.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya agar bersinergi mengatasi masalah itu. “Keberhasilan suatu pemerintah daerah, termasuk lembaga DPR, apabila mampu mengurangi angka kemiskinan serta mengurangi tenaga kerja pengangguran,” katanya.
Kekhawatiran tersebut, kata Sujarwo, tentu beralasan. Sesuai Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau pada 2021, angka kemiskinan sejak 2018 hingga akhir 2021 sempat mengalami stagnasi lalu cenderung meningkat.
Pada 2018 dan 2019 angka kemiskinan berkisar pada 5,04 persen, kemudian meningkat 5,19 persen pada 2020. Pada 2021, angka itu meningkat cukup signifikan, mencapai 5,88 persen atau menyasar 13,62 ribu penduduk.
Selain kemiskinan, pengangguran pun belum banyak berubah, walau sedikit mengalami penurunan. Data BPS Kabupaten Berau 2021 menunjukkan tingkat pengangguran di Kabupaten Berau pada 2021 menyasar 6.557 penduduk.
Pada tahun 2022 terdapat penurunan sejumlah 842 orang atau 12,84 persen. Namun masih terdapat 5.715 penduduk yang masuk dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Selanjutnya terkait masalah stunting, data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau menunjukkan 18,80 persen dari 4.366 balita masih mengalami stunting. Itu artinya masih banyak anak yang malnutrisi, kurang asupan susu, dan makanan bergizi walaupun tingkat pengeluaran per kapita tiap tahun cenderung meningkat.
Namun ia juga mengapresiasi dengan adanya gerakan yang nyata untuk mengurangi angka stunting di Berau. Selain itu juga job fair untuk mengurangi angka pengangguran serta program bantuan, dampingan menekan angka kemiskinan di Berau dalam beberapa tahun terakhir.
Dapat dilihat, capaian angka kemiskinan Kabupaten Berau pada 2023 berada di 5,54 persen, angka kemiskinan tersebut berada lebih baik dari angka kemiskinan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.
Pemkab juga mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 pada angka 4,95 persen atau lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,02 persen. Capaian ini juga tercatat lebih baik dari capaian TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
“Ini tentu menjadi catatan agar ke depan program-program yang dicanangkan tidak melupakan tiga persoalan itu,” tutupnya. (adv)
